Peraturan Undang Undang Negara

 Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU ITE

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga

tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal

27 ayat (1) UU ITE mengenai Perbuatan yang Dilarang, yaitu;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara

paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 milyar (pasal 45 ayat [1] UU

ITE).

Dalam pasal 53 UU ITE, dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-

undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak

bertentangan dengan UU ITE tersebut.

 Pengaturan pornografi melalui internet dalam UU Pornografi

Undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai pornografi adalah UU

No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Pengertian pornografi menurut

pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“… gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat.”

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet,

diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu;

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara

eksplisit..."

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi diancam pidana penjara paling

singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar (pasal 29 UU Pornografi)